JAKARTA – Pemerintah berencana melanjutkan kembali moratorium pemekaran daerah otonomi baru, dengan pertimbangan kondisi perekonomian dan keuangan negara belum cukup mampu menanggung beban anggaran untuk merealisasikannya.
Kini, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
“Perlu dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan juga politik, bila pemekaran tidak mampu memberikan pemerataan kesejahteraan. Kita lanjutkan moratorium pemekaran daerah. Kita akan fokuskan pembangunan infrastruktur,” pesan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, akhir pekan lalu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan, saat ini masih ada 87 usulan daerah otonomi baru (DOB) dari DPR dan DPD periode sebelumnya dan diserahkan kembali ke pemerintah untuk dievaluasi.
Selain itu, masih ada tambahan 199 usulan daerah baru dari DPR periode yang ingin dimekarkan terdiri dari provinsi, kabupaten/kota.
Hasil evaluasi, menunjukkan 68 persen daerah otonomi baru tidak berkembang.
Komentari tentang post ini