JAKARTA – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengeritik keras kebiasaan sejumlah Kepala Daerah yangberlomba-lomba menghabiskan uang pajak rakyat hanya untuk membeli atau melakukan pengadaan lukisan sesuai selera.
Salah satu contohnya di pemerintahan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bagian Umum, Pemkab Wonosobo ini tidak tanggung- tanggung mengeluarkan duit sebesar Rp42.201.177 hanya untuk Pengadaan Lukisan Bupati Wonosobo.
“Para kepala daerah di Indonesia, ternyata punya darah, bukan darah yang amis tapi darah seni. Bayangkan saja, mereka mamakai uang pajak rakyat untuk pengadaan lukisan Bupati. Ini kan nggak masuk akal sehat,” ujar Uchok di Jakarta, Selasa (7/5).
Selain Pemkab Wonosobo, pola yang sama juga dilakukan Sekda Kabupaten Garut.
Mereka juga melakukan pengadaan lukisan Bupati Garut dengan menghabiskan anggaran pajak rakyat sebesar Rp130.000.000
Tapi yang aneh dan janggal terang Uchok, anggaran pembelian lukisan Bupati Garut dan Wonosobo sangat jauh berbeda seperti perbedaan jarak antara bumi dan langit.
Dimana harga lukisan Bupati Garut itu lebih mahal daripada lukisan Bupati Wonosobo.
“Ini ada potensi markup harga atau korupsinya,” jelasnya.
Lebih jauh, Uchok menegaskan harga lukisan di Pemerintahan Jawa Timur (Jatim) jauh lebih rendah lagi.
“Kalau ke Biro Umum pemerintahan Jawa Timur, harga sebuah lukisan hanya sekitar Rp17.500.000 untuk satu buah. Dan lebih murah lagi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, harga untuk sebuah lukisan hanya sebesar Rp 6.171.600,” imbuhnya.
Makanya, CBA kata Uchok meminta aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran pengadaan lukisan seperti di Sekda Kabupaten Garut, Sekda, Kabupaten Wonosobo, Biro Umum Pemerintahan Jawa Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dan juga meminta KPK dan Kejaksaan Agung, melalukan pengeledahan di ruang-ruang tersangka koruptor. Jangan lupa ambil saja lukisan parakoruptor tersebut. Karena sebuah lukisan dari koruptor sangat mahal anggarannya. Dan penjualan sebuah lukisan bisa jadi sebagai penerimaan negara,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
