JAKARTA-Kalangan DPR mempertanyakan besar bunga yang diberikan Kemeneg BUMN terkait pemberian dana talangan untuk sejumlah BUMN.
Seperti diketahui dana talangan yang dikucurkan mencapai Rp19,65 Triliun untuk Garuda sebesar Rp8,5 Triliun, PT KAI sekitar 3,5 Triliun, Perumnas 650 Miliar, Krakatau Steel mendapat Rp3 Triliun dan Perkebunan Nusantara Rp4 Triliun.
“Dana Talangan, menurut Pak Menteri tadi ada bunganya. Karena itu saya tanya juga tenor dan bunganya supaya dijelaskan, karena belum diatur secara jelas dalam PP No. 23/2020,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dalam rapat kerja (virtual) dengan Meneg BUMN Erick Tohir yang didampingi Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo dan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Oleh karena itu, kata Martin, Komisi VI DPR minta agar penggunaan dana talangan ini harus transparan dan tepat sasaran.
“Jadi harus ada strategi dari Kementrian BUMN untuk menjamin kinerja dan efisiensi BUMN penerima PMN dan Dana Talangan,” tambahnya.
Politisi Partai Nasdem ini mengingatkan perlu ada langkah-langkah yang cermat memonitor kucuran dana talangan tersebut.
“Pertama, agar uang negara tidak menguap begitu saja karena kinerja yang buruk dan inefisiensi perusahaan. Kedua, khususnya untuk Dana Talangan karena memiliki bunga, agar tidak jadi jebakan Batman bagi BUMN penerimanya,” ungkapnya lagi.
