Ridwan juga memberikan masukan untuk peningkatan teknologi pengerukan, pemisahan sedimentasi, penyusunan peta air yang lebih komprehensif, dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan terpisah pada Maret 2025 saat meninjau proyek pengendalian banjir di Bendung Bekasi, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah.
“Infrastruktur pengendali banjir pasti kami bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Komisi V DPR RI juga menekankan perlunya grand design pengendalian banjir yang tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan banjir secara menyeluruh di wilayah Jabodetabek.
Kementerian PU diminta menyusun rekomendasi untuk program strategis pengendalian banjir Jabodetabek yang akan diusulkan Komisi V DPR RI.
