JAKARTA-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Rhamdani mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar membuat Ketetapan MPR (Tap MPR) yang berisi larangan penyebaran paham Wahabisme di Indonesia.
Hal ini penting untuk menjadi landasan hukum dibawahnya bagi negara dan aparat pemerintah TNI dan Polri untuk memerangi Paham Wahabisme dan turunannya berupa radikalisme dan terorisme yang sudah mulai merusak sendi-sendi NKRI, Pancasila dan UUD’45.
“Keputusan pemerintah melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) perlu ditingkatkan menjadi TAP MPR Larangan terhadap Paham Wahabisme,” ujar Benny Rhamdani kepada pers, di Jakarta, Selasa (18/6).
Menurutnya, di Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya, paham Wahabisme ini sudah ditetapkan terlarang. Pasalnya, paham wahabisme ini merupakan akar dari radikalisme dan terorisme sudah merusak Islam.
Untuk itu, Indonesia harus segera bersikap tegas melarang Paham Wahabisme di Indonesia agar tidak menghancurkan bangsa dan negara.
“Ternyata pelarangan terhadap HTI tidak cukup karena mereka bisa ganti nama yang lain merusak bangsa dan negara dengan menyebarkan Paham wahabisme yang menjaddi akar radikalisme dan terorisme. Untuk itu kita butuh TAP MPR Larangan terhadap Wahabisme,” tegasnya.
Benny mengatakan TAP MPR penting untuk menjadi landasan hukum dibawahnya bagi negara dan aparat pemerintah TNI dan Polri untuk memerangi Paham Wahabisme dan turunannya.
“TAP MPR yang melarang Wahabisme akan menjadi payung hukum sebagai dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 45, disepakati oleh seluruh anggota MPR untuk menyelamatkan NKRI,” ujarnya.
Benny juga mengingatkan Piagam Aktivis ’98 yang dibacakan dihadapan Presiden Jokowi pada Halal Bil Halal Aktivis 98, Minggu (16/6) sebagai agenda perjuangan Aktivis 98 dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kami angkatan 98 akan menjadi tulang punggung pemerintahan Jokowi. Saat ini yang paling serius mengganggu dan mensabot program-program Jokowi adalah para pendukung dan simpatisan Wahabisme yang sudah tersebar di berbagai lini pemerintahan dari pusat sampai daerah dan desa. Untuk itu kita butuh TAP MPR Melarang Wahabisme, agar menjadi kekuatan rakyat memeranginya,” tegasnya.
