JAKARTA-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) harus berperan aktif dalam Gugus Tugas Reforma Agraria guna memberantas mafia tanah.
Untuk itu, pengurus dan anggota HKTI di daerah harus mampu mengindentifikasi dan membawa masalah-masalah yang terkait isu reforma agraria untuk diselesaikan di dalam wadah gugus tugas reforma agraria.
Wacana ini mengemuka saat HKTI dibawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mengadakan Webinar dengan Tema Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Petani di Jakarta Jumat 15 Juli 2022.
Webinar yang diikuti insan tani dan pengurus HKTI pusat dan daerah ini dibuka oleh Deputi II Kantor Staf Kepresidenan RI Abednego Tarigan mewakili Ketua Umum HKTI yang juga Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.
Dalam acara yang digagas oleh Satgas Agraria DPP HKTI ini, Wakil Ketua Umum DPP HKTI/Ketua Satgas Agraria DPP HKTI Doddy Imron Cholid menjelaskan tema reforma agraria memang sedang menjadi topik utama pembicaraan di publik karena bisa menyelesaikan banyak persoalan antara lain menyelesaikan masalah ketimpangan struktur penguasaan tanah, kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, lingkungan dan masalah konflik pertanahan.
“Banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan reforma agraria, dan di dalam Perpres No. 86/2018 dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di pusat hingga daerah melibatkan pejabat tingkat menteri dan kepala daerah serta unsur lainnya untuk membantu Tim Reforma Agraria Nasional. Jadi kalau HKTI masuk dalam gugus tugas reforma agraria maka akan berperan penting untuk menyampaikan informasi tentang masalah-masalah yang terjadi di lapangan,” ujar Doddy Imron Cholid.
