Biaya produksi yang tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta risiko penurunan kualitas selama proses distribusi menjadi tantangan nyata. Semua ini berimbas langsung pada harga di pasaran, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan Bulog tidak boleh berhenti pada aspek distribusi semata.
Bulog harus memiliki fungsi strategis sebagai pengendali cadangan pangan nasional, sekaligus menjadi penyangga harga untuk melindungi petani maupun konsumen.
“Pengembalian fungsi Bulog seperti masa lalu dengan penguatan struktural adalah langkah realistis untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat,” terang legislator dapil Jateng III ini.
Ia juga menekankan, keberhasilan Bulog menjaga ketersediaan pangan akan sangat menentukan keberhasilan program pemerintah dalam menekan inflasi dan menjamin ketahanan pangan nasional.
“Kalau Bulog dibiarkan lemah, maka yang rugi bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu transformasi Bulog harus segera dipercepat, bukan ditunda-tunda lagi,” tandasnya.
