JAKARTA-Pembiayaan politik yang tinggi pada Pemilu 2014 berpotensi terjadinya perburuan rente. Kondisi ini sangat berbahaya. Sehingga perlu dicari jalan ke luarnya. “Yang sangat tinggi itu, sekarang bukan soal konflik, tapi perburuan rente oleh aktor politik,” kata Pakar Psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk dalam diskusi “Pengamalan Nilai-Nilai 4 Pilar dalam meredam berbagai konflik di NKRI,” bersama mantan Sekjen PPP, Irgan Chairil Mahfidz dan anggota F-Gerindra, Martin Hutabarat di Jakarta, Senin,(26/8).
Hamdi menyarankan agar partai politik dibiayai negara melalui APBN. Namun demikian, bisa juga pembiayaan itu melalui rakyat lewat pajak yang dibayar. “Bisa jadi parpol disubsidi negara. Atau bisa juga lewat rakyat, saat dia membayar pajak. Di loket pajak, petugas menanyakan apakah mau menyumbang untuk parpol?,” ungkapnya sambil memikirkan mekanisme yang tepat soal pembiayaan parpol.
Diakui Hamdi, pemilu legislatife dan pemilu presiden 2014 memang rawan perburuan rente untuk biaya politik, maka harus diwaspadai. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengawal proses politik sampai pemilihan presiden. “Sistem politik yang menuntut biaya tinggi saat ini mendorong para politisi melakukan praktik politik uang,” tambahnya.
