Fahmy menekankan pentingnya agenda G-20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement.
Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang.
Namun begitu, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.
“Itu saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank, hanya masalahnya saat ini sedang krisis global. Bahkan negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah, sehingga barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Yang bisa dilakukan hanya itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global,” imbuhnya.
Meski demikian, Fahmy menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement.
Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brasil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.
“Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. sebab tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi,” pungkasnya.
Harus Dikejar
Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan harus terus dikejar realisasinya.
“Komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia harus dikejar, jangan hanya jadi sekedar wacana,” kata Mamit, Selasa (15/11/2022).
