Besok, Pemerintah Bahas Calon Tunggal Pilkada dengan DPR/MPR

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8). Namun Ratas ini belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.
Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembanguan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, keputusan pemerintah terkait calon tunggal Pilkada itu masih harus dikonsultasi dengan lembaga lain yaitu dengan DPR-RI, MPR-RI, lembaga terkait lainnya juga dengan perwakilan dari Parpol. Rencananya, rapat konsultasi ini akan digelar di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) besok. “Untuk itu mohon bersabar karena ini masih harus dikonsultasikan kemudian, ya mungkin ingin menafsir hasilnya, tetapi pemerintah atau Presiden belum memutuskan sesuatu pada Sore hari ini,” kata Tedjo dalam konperensi pers bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, seusai rapat terbatas (ratas), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8).
Meski demikian, menurutnya, dalam rapat terbatas itu Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengakomodir calon tunggal bukan suatu opsi yang dikedepankan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon peserta Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, telah berakhir Senin (3/8) pukul 16.00 WIB, masih terdapat tujuh daerah yang pasangan calonnya masih kurang dari dua pasangan calon.
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyebutkan, ketujuh daerah yang pasangan calonnya kurang dari dua itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terhadap tujuh daerah tersebut, menurut Husni, KPU RI telah memberikan arahan untuk melakukan rapat pleno, membuat berita acara, dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan tahapan pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2015, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan.
“Demi kepastian hukum, keputusan yang diambil KPU adalah independen, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, jadi KPU tidak menunggu keputusan pihak lain diluar KPU. Meskipun demikian, apabila nanti keluar aturan baru yang harus dirujuk oleh KPU, maka KPU siap merujuknya,” tegas Husni