Dia menilai pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kurang peka terhadap pergerakan kurs yang sudah memberi sinyal pelemahan sejak akhir 2013.
Padahal DPD sudah mengingatkan Gubernur BI dan Menteri Keuangan pada akhir Februari lalu tentang potensi pelemahan rupiah ini.
“Tapi respons mereka kurang peka. Bahkan pada rapat saat itu, pemerintah tidak punya kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah meski ada peluang rupiah bergerak Rp 14.000 per dolar AS,” ujarnya.
Hingga akhirnya pemerintah dan BI, kata Ajiep, tetap mematok nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
“Tapi justru Gubernur BI salah. Kami yang melakukan kajian budget office penyelenggaraan keuangan merasa prihatin dan khawatir dengan kondisi tersebut,” paparnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menambahkan, terpuruknya nilai tukar rupiah telah mencekik UKM yang sebagian besar mengandalkan bahan baku dari impor.
“Buat pengusaha memang sudah mengganggu. Contohnya, pengusaha sarung terpaksa menurunkan separuh atau 50 persen dari produksinya karena 75 persen bahan bakunya dari impor,” jelasnya.
Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA), David Sumual menjelaskan, rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
