JAKARTA – Jaringan birokrasi dengan kekuatan politik agaknya sangat sulit dipisahkan.
Alasannya, jabatan eksekutif dari presiden sampai bupati dan wali kota, adalah jabatan politik.
Karena itu, mereka memiliki kewenangan politik dari tingkatan apapun.
“Kecuali presiden dan pejabat eksekutif itu bersikap negarawan benar-benar mengabdi untuk masyarakat, maka bisa diharapkan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago dalam diskusi “RUU Aparat Sipil Negara (ASN)” bersama Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar dan Sesmen PAN, Tasdik Kinanto di Jakarta,Selasa, (21/5).
Menurut Dosen FISIP UI ini, kekuatan politik birokrasi ini sebagai imbas dari pemilu berbiaya tinggi dan suburnya politik dinasti.
Sehingga mekanisme dan pola rekruitmen PNS tetap bermotif politik atau KKN.
“Birokrasi tak bisa diperbaiki dengan gaji tinggi dan remunerasi. Karena proses rekruitmen PNS selama ini tidak transparan, kompeten, dan tak akuntabel,”tandasnya.
Lebih jauh kata Direktur eksektif CIRUS ini, harus ada perbaikan mekanisme sumber perekrutan.
Komentari tentang post ini