Apalagi, kenyataannya banyaknya lembaga pengawas itu, tidak cukup efektif mengurangi penyimpangan, pemborosan, ataupun korupsi.
Terbukti, Indonesia masih tetap masuk salah satu negara paling korup di dunia.
“Bila jumlah auditor di seluruh lembaga tersebut digabung maka kualitas hasil pemeriksaan pun akan lebih baik sehingga mengurangi celah terjadinya kebocorang anggaran negara,” urainya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai selama ini kinerja badan pengawasan pemerintah seperti Itjen, BPK, BPKP tidak efektif menjalankan tugasnya.
Bahkan, Itjen yang ditugasi mengawasi kinerja kementerian, justru lebih takut dengan menterinya.
Alhasil, kata Adnan, Itjen seperti lebih patuh kepada menteri dibanding presiden. Padahal presiden berharap pengawasan kinerja menteri dibantu oleh Inspektorat Jenderal tersebut.
“Banyak Itjen, BPK, BPKP, tapi kenapa masih tidak efektif? Perlu ditelaah keberadaan badan pengawasan. Menurut saya Inspektorat Jenderal itu lebih patuh pada menterinya dibanding presiden, maka ada perasaan patuh dengan menterinya dibanding terhadap presiden,” ujarnya.
