Menurutnya, pergerakan kebangsaan nusantara diawali dengan perlawanan gigih masyarakat Banten yang melawan VOC (Belanda). Oleh karena itu, Banten perlu mengingatkan pemerintah tentang sejarah kebangsaan yang berawal dari Banten itu. Banten jelasnya merupakan wilayah yang mengawali perlawanan melawan VOC yang mengamankan sistem monopoli perdagangannya yang terkenal dengan sebutan pelayaran Hongi yakni menggunakan kekuatan laut. Karena itu, Banten harus menjadi titik sentral dalam pusaran maritim Indonesia. “China baru membangun dirinya 30 tahun namun ia bisa menjadi raksasa ekonomi dunia. Kita tidak perlu bermimpi 70 tahun ke depan tetapi berpikir 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Banten akan menjadi apa. Sudah 70 tahun merdeka saja masyarakat masih bingung mencari air pada musim kemarau, padahal ini merupakan hal yang mudah diatasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ito Prajna Nugraha menegaskan G70 merupakan bagian dari Revolusi Mental maka yang harus dilakukan oleh pemerintah guna merevitalisasi nilai Pancasila.
Revolusi mental, ujar Ito yang juga dosen Universitas Pertahanan, adalah cara Indonesia melihat negaranya dengan cara pandang baru. Pada jaman Orde Baru, Pancasila hanya dilihat sebagai nilai untuk mengukur moral individu sehingga pada akhirnya Pancasila ditinggalkan. Seharusnya, Pancasila menjadi karakter negara yang jika ditinggalkan akan menimbulkan kekacauan. “P4 hanya mengurusi moral individu di negara Indonesia sehingga Pancasila belum menjadi karakter negara. Kalau menjadi karakter negara, Pancasila akan menjadi nilai luhur yang mengikat para pejabatnya. Dengan demikian, jika Pancasila ditinggalkan sudah pasti akan terjadi pergolakan di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Banten yang senantiasa berada pada arus pergolakan. Banten seperti laut, tenang tetapi menyimpan arus besar dan berbahaya yang ada di dalamnya. Untuk menghindari ancaman itu, Pancasila harus menjadi karakter negara bagi para pejabat Banten,” ujar Ito.
