Kedaulatan pangan juga memiliki dimensi geopolitik.
Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kerentanan terhadap perubahan iklim, Indonesia tidak dapat mempercayakan ketahanan pangannya sepenuhnya pada mekanisme pasar global.
SPPG Polri, dengan jangkauan teritorial yang luas, menjadi mekanisme kontrol negara untuk memastikan tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap pangan bergizi.
Penunjukan Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi merepresentasikan keberanian pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melakukan terobosan kebijakan yang tidak konvensional namun strategis.
Seperti dianalisis oleh Boni Hargens, ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan redefinisi fundamental tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya pilar kedaulatan pangan dan reformasi birokrasi, serta mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan—kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan—dalam satu kerangka kerja holistik.
Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan manusia berkelanjutan memerlukan intervensi multi-sektoral yang melampaui batasan-batasan kelembagaan tradisional.
