Boni menyarankan Komite Reformasi Polri untuk bergerak cepat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dalam rangka menciptakan celah berbahaya bagi masuknya intervensi politik.
Kalau proses reformasi tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, ruang untuk agenda tersembunyi menjadi sangat lebar.
“Kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu dapat memanfaatkan momentum reformasi untuk menyusupkan agenda mereka sendiri.
Risiko infiltrasi kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengganti pimpinan Polri untuk tujuan politik. Ini sangat berbahaya bagi agenda reformasi Polri itu sendiri,” tegas Boni.
Lebih lanjut, Boni mengatakan, dampak dari analisis berlebihan atau paralysis analysis adalah pelemahan legitimasi Polri.
Menurut dia, Polri berpotensi kehilangan independensinya dan menjadi alat politik, bukan penegak hukum yang netral.
“Reformasi Polri harus dijaga agar tidak dibajak oleh kepentingan politik. Independensi Polri sebagai institusi penegak hukum adalah jaminan demokrasi yang harus dilindungi,” tandas dia.
Salah satu bahaya terbesar, kata Boni adalah upaya untuk mengganti pimpinan Polri bukan berdasarkan merit dan kompetensi, melainkan untuk menyelaraskan kepemimpinan dengan agenda kelompok politik tertentu yang ingin mengendalikan Polri.
