“Sekarang tinggal menunggu sikap presiden, mau serius atau tidak menyelesaikan masalah gula ini. Karena instrumen yang di buat tidak tegas dalam mendukung swasembada gula nasional,” ungkapnya.
Bahkan Edy mempertanyakan mengapa PTPN maupun RNI tidak diberi keleluasaan untuk impor, kalaupun diberi kenyataannya kecil sekali.
Padahal, menurutnya, jika kuota impor gula diserahkan ke BUMN, maka tata kelola industri gula tanah air bisa menjadi lebih baik.
“Kami mendukung pernyataan Dirut Holding perkebunan bahwa harus segera mengubah minset berpikir 180° itu benar. Jadi presiden harus tegas dan serius, kalau tatanan model seperti ini, tetap takkan selesai,” tegasnya.
Gula adalah barang yang dibutuhkan masyarakat banyak, jadi menurutnya, pemerintah harusnya punya peran dominan mengawal khusus sampai swasembada.
“Waspadai kelompok tertentu yang pura-pura setuju dengan program capaian swasembada namun membuat jaringan-jaringan kuat untuk melumpuhkan program itu sendiri. Gula adalah produk politik dan manis,” ujarnya.
Edy juga mengaku persaingan sehat tidak akan terjadi, jika 11 pabrik gula swasta hanya berorientasi pada bahan baku impor raw sugar.
“Justru yang sebenarnya terjadi, mereka berbagi-bagi pundi- pundi fee untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan dan kelompok politik mereka,” tuturnya lagi.
