JAKARTA-Pemerintah diminta jangan menempatkan orang bermasalah di BUMN.
Sehingga BUMN bisa terhindar dari upaya “pemerasan”.
Setidaknya harus ada keberanian menempatkan orang baik, pintar, profesional, dan berani.
“Jangan sampai menempatkan orang yang bermasalah, yang malah mudah dimainkan oleh politisi. Maka, makin banyak tekanan dari luar, itu menunjukkan pimpinan BUMN itu bagus, dan itu berarti dia berani melawan intervensi tersebut,” kata Mantan Sesmen Kementerian BUMN, Said Didu dalam diskusi soal pemerasan BUMN oleh DPR RI bersama anggota Komisi VI DPR RI FPKS Refrizal dan Eva Kusuma Sundari anggota Komisi III DPR RI FPDIP di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (14/11).
Menurut Said Didu, dugaan pemerasan yang dilakukan oknum DPR RI dinilai masih tergolong kelas teri, kecil, dan sifatnya masih main-main, dan anggaran yang diperebutkan hanya miliaran rupiah.
“Justru, potensi pemerasan yang besar itu ada di sekitar kekuasaan. Mereka ini bisa menempatkan direksi, dirut atau komisaris di BUMN, mengintervensi pejabat internal BUMN, dan bahkan menakut-nakuti pejabat internal untuk melakukan kongkalikong,” tambahnya
Apalagi lanjut Said, kalau kekuasaan itu terdiri dari banyak parpol, maka banyak pejabat parpol yang bisa mengintervensi BUMN dengan berbagai cara.
Selain menempatkan orang-orangnya sebagai direksi, dirut, atau komisaris, juga mencari peluang dalam pengadaan barang dan jasa melalui proyek-proyek BUMN.
“Bayangkan uang yang berputar di Pertamina saja Rp 2 triliun/hari, sedangkan di PLN mencapai Rp 1,6 triliun/hari,” ujarnya.
