JAKARTA-Komite Perjuangan Rakyat kembali menggelar aksi turun ke jalan menolak dengan tegas keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menaikan harga bahan minyak (BBM) bersubsidi.
Mereka menilai kebijakanpencabutan subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol laut, pelabuhan, bandara, jalan tol menuju kawasan-kawasan industri) sejalan dengan agenda Neoliberalisme dan kaum pemodal.
Apalagi, kelompok kaum berduit ini memang sudah sejak lama menginginkan pembangunan infrastruktur demi kepentingan kelasnya untuk mempermudah proses akumulasi keuntungan supaya produksi jauh lebih efisien dan murah.
“Dengan kata lain, supaya mereka bisa memeras keringat buruh dengan lebih efisien dan untuk pembangunan Infrastruktur ini, pemerintah membutuhkan anggaran besar dan ini hanya bisa dapat dilakukan melalui program penghematan,” ujar aktifis Komite Perjuangan Rakyat yang juga Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Santoso Widodo di Jakarta, Rabu (10/12).
Seperti diketahui, belum 100 hari kepemimpinan rezim Jokowi-JK, namun sudah menyengsarakan rakyat dengan dikeluarkannya kebijakan menaikan harga BBM dari Rp6.500,-/Ltr menjadi Rp 8.500,-/Ltr.
