JAKARTA-Penguatan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu faktor yang disorot calon yang ikut fit and proper test. Alasannya, mestinya BPK bukan sekedar melakukan audit dan memeriksa semata keuangan negara.
“Namun perlu juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan uang negara. Buat apa melakukan audit, kalau APBN ternyata bocor terus. Jadi tidak ada gunanya,” kata calon anggota BPK Burhanuddin Saputu saat memaparkan makalahnya dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR, Rabu (25/9/2019).
Sesuai jadwal, hari ini Komisi XI DPR menggelar fit and proper sebanyak 6 calon. Pelaksanaan uji tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 hingga selesai dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR F-PAN Hafis Tohir, Juliary Batubara (F-PDIP) dan Marwab Cik Asan (F-Partai Demokrat).
“Kerja BPK itu sekarang hanya sekedar menunggu di ‘Pintu Keluar. Karena sekedar memeriksa penggunaan dana saja,” tambahnya.
Padahal, kata Burhan, kegiatan memeriksa dan mengawasi adalah kegiatan yang berbeda, dimana memeriksa lebih bersifat penindakan, sedangkan mengawasi lebih bersifat pencegahan.
“Perbedaan antara pengawasan dan pemeriksaan bukan berarti tidak bisa dintegralkan. Oleh karena kedua hal itu sama-sama memiliki kedekatan jarak dalam suatu kegiatan,” paparnya.
