JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa berharap agar proses pengisian kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dapat dilakukan melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (2) UU KPK.
Alasannya karenai calon pengganti yang ada saat ini, yaitu mereka yang tidak terpilih saat fit and properti 2019 sudah kadaluarsa.
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan, dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak ada penjelasan sama sekal tentang bagaimana status calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 13 September 2019.
Yang dijelaskan dalam putusan MK tersebut tegasnya hanya soal status pimpinan KPK yang saat ini menjabat yang seharusnya habis jabatan tanggal 20 Desember 2023 disesuaikan menjadi 5 tahun dan berakhir pada 20 Desember 2024.
“Perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan maka masa jabatan yang berlaku saat itu adalah untuk tahun 2019-2013 atau hanya 4 tahun,” terangnya.
Dia menambahkan bisa melihat fakta tersebut dalam Laporan Komisi III DPR RI mengenai Proses Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023 pada Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019.
Karena tidak ada penjelasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK)soal status mereka maka dengan penalaran yang wajar terhadap para calon tak terpilih ini tidak bisa diberlakukan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2019 dan dengan sendirinya mereka tidak bisa dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri.
Karenanya, untuk mengisi kekosongan satu pimpinan KPK menurut kami harus melalui pembentukan Pansel sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (2) UU KPK.
“Namun mengingat waktu yang tidak terlalu panjang posisi tersebut bisa dikosongkan karena kami menilai sebenarnya pimpinan KPK yang ada saat ini masih bisa menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.
