JAKARTA-Program capres-cawapres dinilai tidak ada yang mengedepankan penegakkan hukum secara konkret. Bahkan terlalu menganakemaskan pembangunan ekonomi dan politik. “Omong kosong bicara pertumbuhan ekonomi dua capres ini. Karena tidak mungkin investor mau masuk ke Indonesia, tanpa ada kepastian hukum,” kata pengamat hukum pidana, Ganjar Laksamana Bonaprapta dalam diskusi “Solusi Masalah Ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK”, di DPD RI, Rabu, (04/06/2014).
Mestinya, kata Dosen FHUI ini, kedua capres-cawapres ini menawarkan program pemerataan pembangunan pada semua bidang, baik itu hukum, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. “Sehingga, kalau bangunan ekonomi ambruk, maka tidak membuat bidang-bidang lainnya, ikut ambruk, tapi justru bangunan hukum, budaya dan lainnya masih bisa berdiri tegak,” ungkapnya.
Menurut Ganjar, visi misi capres tidak lebih dari sekedar mimpi. Begitu pula dengan program kerja, yang juga hanya sebatas janji. “Semua itu, kalimat-kalimat indah yang dirangkai. Harusnya program kerja itu, realistis dan mudah diimplementasikan,” terangnya.
