Keempat, tidak tercapainya penerimaan negara, berdampak terhadap defisit anggaran. Realisasi defisit dalam APBN 2019, bisa dipastikan semakin melebar dan mendekati ambang batas yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2003 sebesar 3 persen dari PDB.
Defisit mencapai 2,2 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan defisit APBN 2018 yang mencapai 1,82% dari PDB. Untuk menutup defisit tersebut, menambah pembiayaan yang mencapai Rp 399,5 triliun atau 134,9 persen dari pagu yang sebesar Rp 296 triliun.
Realisasi pembiayaan anggaran tumbuh 30,7%, berbanding terbalik dengan tahun 2018 di mana pertumbuhan pembiayaan anggaran mengalami kontraksi sebesar -16,6%. Kondisi ini bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah dan DPR, dalam mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan negara, sehingga berdampak ke pelebaran defisit.
Walaupun masih dibawah ambang batas yang diperbolehkan UU, tetapi pelebaran defisit ini membuat APBN 2019 cukup tertekan.
Kelima, dampak dari melebarnya defisit dalam APBN 2019, terlihat dari angka keseimbangan primer tahun 2019 yang kembali membesar seperti tahun-tahun awal Pemerintahan 2015-2016. Keseimbangan primer berada dalam posisi defisit sebesar Rp 77,5 triliun atau mencapai 385,3 persen dari target defisit keseimbangan primer yang sebesar Rp 20,1 triliun dalam APBN 2019.
Pada periode yang sama tahun 2018, keseimbangan primer mengalami defisit jauh lebih kecil yaitu Rp 11,5 triliun. keseimbangan primer menunjukkan kemampuan penerimaan negara dibandingkan dengan belanja negara. Jika semakin positif menunjukkan penerimaan semakin baik, tapi jika negatif menunjukkan hal sebaliknya.
