“Kalau mau penghematan, seharusnya dimulai dari presiden Jokowi, bukan lebih dulu melakukan amputasi anggaran pada tiap kementerian,” tegasnya.
Untuk itu, Uchok juga meminta Komisi II DPR agar mendesak Setneg membatalkan pembelia mobil VVIP Kepresidenan tersebut.
“Daripada mahal beli mobil mahal dan lux atau VVIP Kepresidenan, akan lebih baik beli mobil esemka yang harga satu unit sebesar Rp 75.000.000, maka pihak istana bisa beli mobil esemka sebanyak 352 unit,” imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengamputasi sejumlah anggaran. Akan tetapi, pemangkasan ini bukan untuk menghemat anggaran negara, tetapi lebih disebabkan penerimaan negara yang sedang “jeblok” karena kegagalan pemerintah sendiri. Bahkan, dalam APBN Perubahaan 2016, defisit masih sangat besar senilai Rp296, 7 Trililun.
Meski kondisi keuangan negara mengalami defisit, alokasi anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan mantan pejabat tinggi negara atau pejabat tinggi negara yang aktif ternyata tidak pernah kurang. Bahkan harus selalu disediakan.
Komentari tentang post ini