Uchok menegaskan, tanpa pergantian di pucuk pimpinan, bahkan anggaran sebesar Rp126,6 triliun pada tahun 2025 pun tak akan mampu menyelamatkan citra Polri.
Sementara itu, HAMI juga mendorong penyegaran dalam struktur pimpinan Polri sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan meritokrasi.
Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, dalam diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” di Jakarta Selatan (28/6/2025), menekankan pentingnya regenerasi sebagai bagian dari budaya kelembagaan yang sehat.
“Tanpa proses regenerasi, loyalitas bisa berkembang secara keliru. Bukan lagi kepada institusi, tetapi kepada figur. Ini membahayakan independensi dan profesionalisme Polri,” ujar Asip.
Menurutnya, penyegaran di level pimpinan tidak hanya membuka ruang promosi bagi kader-kader muda yang berintegritas, tapi juga menjaga idealisme dan semangat reformasi di tubuh kepolisian.
Ia mengkritisi kondisi stagnasi yang membuat banyak lulusan terbaik Akademi Kepolisian tak mendapatkan posisi strategis.
HAMI juga menyerukan agar regenerasi dijadikan agenda penting dalam masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Langkah ini, menurut mereka, bukan untuk menyerang pribadi tertentu, melainkan untuk menjaga marwah institusi hukum negara.
