JAKARTA-Center For Budget Analysis (CBA) meminta aparat hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan untuk membuka penyidikan atas proyek penyediaan alat peraga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kawasan perdesaan dengan 4 item pengadaan di Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Pasalnya, 4 paket pengadaan tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp3,5 miliar.
“Sekali lagi, kami meminta KPK dan Kejaksaan untuk segera memanggil semua panitia lelang, dan Dirjen PKP dalam kasus lelang ini,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (18/8).
Menurut Uchok, pada tahun 2016, Dirjen PKP Kemendesa PDTT melakukan lelang “penyediaan alat peraga pendidikan untuk anak usia dini kawasan perdesaan” dengan 4 item pengadaan. Adapun 4 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Namun proses lelang ini sangat tidak transparan. Bahkan diduga kuat, terjadi penyimpangannya dalam lelangnya.
Dari keempat paket ini dengan anggaran pagu paket sebesar Rp 50 miliar, berpotensi merugikan keuangan sebesar Rp.3.573.213.000.
Dia menjelaskan, paket pertama, dimenangkan oleh PT.Mara Cipta Utama dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1 miliar, paket kedua, dimenangkan oleh PT. Indoglobal Cipta Teknologi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar, paket ketiga, PT.Karya Akbar Karunia berpotensi merugikan negara sebesar Rp 679,6 juta, dan paket empat, dimenangkan PT.Ryantama Citrakarya Abadi berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 708,3 juta.
