JAKARTA– Alokasi anggaran negara untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ternyata sangat besar sakali.
Sayangnya, penggunaan anggaran ini tidak tepat sasaran.
Hal ini membuat institusi ini selalu gagal dalam mencegah penyelundupan bening bening lobster (BBL) ke luar negeri.
Karena itu, Center For Budget Analisis (CBA) meminta Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bekerja sama dengan auditor negara untuk memantau program – program di Biro Umum dan Setjen KKP.
“Misalnya Belanja Barang Operasional Lainnya Layanan Protokoler sebesar Rp.858.000.000, Belanja Sewa Layanan Protokoler Rp.2.077.436.000 dan Belanja Barang Operasional Lainnya Layanan Protokoler Rp.1.326.094.000,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (26/6).
Uchok lalu membuka beberapa kejadian belakangan ini yang terkait KKP.
Baru baru ini saja Bea Cukai menggagalkan Upaya penyelundupan Benih Lobster senilai Rp9,4 Miliar ke Singapura.
Lalu pada Mei 2024, Polri juga menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp19,2 miliar.
Padahal alokasi anggaran di KKP sangat besar.
“Namun ironisnya untuk mencegah penyelundupan benih lobster saja tidak mampu, ngos-ngosan dan seperti tidak punya tenaga untuk memberantas berbagai modus penyelundupan,” ungkapnya.
