JAKARTA-Para capres yang sedang berkompetisi diingatkan untuk tidak mempolitisasi soal bantuan bencana alam.
Baik itu, yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
“Siapapun yang menarik ke politik soal bantuan pada bencana harus dikritik. Namun tetap perlu melibatkan BPK dan KPK agar semuanya transparan,” kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro dalam diskusi bertema “Cegah Penyelewengan Bantuan Bencana Sulteng” di Gedung DPR, Selasa (9/10).
Hadir pula, Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, Irjen Kemensos Dadang Iskandar dan anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.
“Fungsi pengawasan terhadap dana bencana, harus melibatkan masyarakat. Karena kita punya pengalaman saat bencana Aceh, bagaimana aksi bantuan itu tambal sulam,” tambahnya.
Oleh karena itu, Wiwiek minta agar pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dana bencana alam.
Tata kelola dana bencana ini harus cermat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Memang sulit menghindari tarikan politik, karena yang punya kesempatan besar adalah calon petahana. Nah, disinilah Pak Jokowi harus bersikap profesional,” ucapnya
Pemerintah, sambung Wiwiek lagi, harus bisa bersikap bijak terhadap berbagai dana bantuan asing.
