Menteri Basuki mengungkapkan Pemerintah terus berupaya untuk terus meningkatkan alokasi DAK setiap tahunnya sesuai tujuan desentralisasi dan mewujudkan visi pembangunan Indonesia Sentris untuk pemerataan antar daerah. Ia menyatakan dalam tiga tahun terakhir alokasi DAK telah mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya dan direncanakan nantinya transfer dana ke daerah akan lebih besar dari belanja Kementerian.
Tujuan DAK sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK diharapkan menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik di daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Widiarto selaku Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Raker DAK 2017 mengatakan, dari alokasi DAK Bidang Infrastruktur PUPR 2017 sebesar Rp 27,183 triliun terbagi menjadi tiga jenis, yakni DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Dijelaskannya, DAK reguler dialokasikan dalam rangka mendukung Pemda untuk mewujudkan standar pelayanan minimalnya. Untuk DAK Reguler, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 0,655 triliun untuk pembangunan perumahan.
