Sementara tokoh Papua, Ignatius Ndiken, menjelaskan sebanyak 200 kepala keluarga (KK) ada di Australia, 300 KK ada di Papua Newgini, dan negara lainnya. “Bahwa kami meminta jaminan lebih baik akan kesejahteraan, mereka akan kembali ke Papua,” tegasnya.
Menurut Ignatius, mereka lari sejak jaman Orde Baru sampai sekarang, dan tak mau dengar lagi apa itu Otsus. “Kami tak butuh retorika, tapi bukti agar pemerintah serius,” ucapnya singkat
Sedangkan Pieter Nuki, yang juga mantan Direktur Jamsostek menegaskan pendidikan di 22 kecamatan di Papua saja sangat memprihatinkan, bahkan banyak sekolah dasar yang tidak terurus. “Gedung sekolah tak terurus, guru langka, ada satu dua guru tapi besoknya tak ada lagi,” tuturnya.
Menurut aktifis Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua menambahkan anak-anak Papua yang punya uang melanjutkan sekolah ke kota Merauke. “Sedangkan anak yang tak punya akan jadi pengangguran. Belum lagi kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya,” ungkapnya.
Lebih konkret lagi kata Pieter, semua ketertinggalan itu akan segera terealisir kalau ada jaminan sosial. Sebab, dana jaminan sosial di APBD di setiap daerah seluruh Indonesia sampai Rp 150 miliar, sedangkan untuk Papua lebih dari Rp 1 triliun. “Kami minta hal ini diperhatikan agar pembangunan dan kesejahteraan di Papua segara terwujud,” tambahnya. **cea
