JAKARTA-Paket Kebijakan ekonomi ke-XVI yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah merilis sejumlah bidang usaha yang masuk dalam kategori Daftar Negatif Investasi (DNI) yang musti di relaxasi. Tak hanya di relaxasi kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi investor asing untuk memiliki kepemilikan mayoritas saham pada sejumlah bidang usaha yang di relaxasi tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai, paket kebijakan ekonomi tersebut seharusnya tidak perlu ditujukan kepada para pemilik modal asing. “Banyak dari bidang usaha tersebut (yang masuk DNI) bisa dilakukan oleh perusahaan dalam negeri terutama UMKM,” tandas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Selain itu, ditegaskannya lagi, kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan spirit nawacita yang digagas presiden Jokowi. “Bertentangan dengan nawacita terutama no.5 dan 6. Seharusnya kita lindungi pelaku UMKM dalam negeri,” tandas Caleg Nomor Urut 1 dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu dari PDIP itu.
Menurutnya, kebijakan ekonomi tersebut seharusnya berpijak kepada kepentingan kedaulatan ekonomi bangsa yang lebih besar. “Harus orientasi untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Darmadi.
