JAKARTA-Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengatakan, berbagai indikator ekonomi makro Indonesia semakin membaik. Kondisi ini terefleksi pada tingkat elektabilitas Presiden Joko Widodo yang lebih tinggi dibandingkan penantangnya, Prabowo Subianto, dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
“Data tidak bisa bohong. Inflasi selama empat tahun terakhir adalah yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Pengangguran hari ini adalah yang terendah sejak reformasi,” tegas Denni, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi selama empat tahun terakhir relatif terjaga di kisaran 3%. Bahkan, pada Februari lalu, inflasi hanya sebesar 2,57%, turun dibandingkan inflasi Februari 2018 yang sebesar 3,18%.
Inflasi rendah karena harga beberapa kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menurun. Harga beras, misalnya, turun dari Rp11.975 per kilogram per Maret 2018 menjadi Rp11.825 per kilogram per Maret 2019. Pada periode sama, harga gula pasir turun dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp13.250 per kilogram. Adapun, harga cabe-cabean turun lebih dari 30% dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 sekilo.
Sementara itu, angka pengangguran per Agustus 2018 – yang diumumkan akhir tahun lalu – sebesar 5,34%. Angka ini turun dari periode sama tahun sebelumnya, sebesar 5,5%.
Lebih jauh, Denni mengelaborasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diiringi dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang turun. “Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita adalah pertumbuhan yang berkualitas. Kalau ekonomi tumbuh tapi kemiskinan dan ketimpangan naik, itu artinya pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok the haves,” jelas alumni University of Illinois at Urbana-Champaign ini.
Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang tercatat 5,07%.
Data termutakhir, per September 2018, angka kemiskinan di Indonesia mencapai satu digit, yakni 9,66%. Padahal, setahun sebelumnya, angkanya masih 10,12%. Angka ketimpangan pun turun dari 0,391 menjadi 0,384.
Namun demikian, Denni menyayangkan masih lebarnya kesenjangan atau gap antara kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan keputusan masyarakat untuk memilih Jokowi saat pemilu nanti.
Berdasarkan survei SMRC yang berlangsung 25 Februari – 5 Maret 2019, sebanyak 57,6% responden menyatakan akan memilih Jokowi. Kendati unggul dari Prabowo, angka ini kurang sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai kisaran 71%.
“Seharusnya, lebih banyak yang favor ke Pak Jokowi,” kata Denni, yang juga akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Denni mengakui, kurang klopnya tingkat kepuasan masyarakat dengan tingkat keterpilihan Jokowi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KSP untuk mengkomunikasikan pencapaian pemerintah dengan lebih baik lagi. Selain itu, peraih gelar Doktor ekonomi dari Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini tak menampik, ada hal-hal lain di luar kinerja ekonomi yang mempengaruhi tingkat keterpilihan Jokowi, di antaranya fake news atau hoaks.
