Adapun yang menyangkut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, ternyata akte kelahiran itu hanya 30% yang dipunyai dari 250 penduduk Indonesia. “Ini akan dipercepat dalam tempo 1 tahun ini karena gratis. Ini harus seluruh WNI punya e-KTP, termasuk kita akan meng-update dari 8 juta e-KTP ganda, ini karena ulah oknum di bawah,” tegas Tjahjo.
Sedangkan yang menyangkut akte kelahiran, Mendagri berharap pada akhir kuartal kedua ini janji kepala daerah bisa mencapai diatas 50% sehingga target pada bulan November, Desember itu minimal biasa 80-90%
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mengusulkan kepada pemerintah agar pola penyerapan anggaran harus diubah. Caranya, pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , sudah harus sekaligus menyerahkan petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis). Setelah penyerahan ketiga hal tersebut, langsung dilakukan asistensi. Sehingga, bulan Februari hingga Maret sudah mulai perencanaan, termasuk proses lelang. Dengan demikian bulan April sudah mulai proyek. “Jika pola bisa diubah seperti ini maka tidak akan terjadi lagi bahwa enam bulan pertama tidak ada penyerapan anggaran,” ujar Senator asal NTT itu di Jakarta, Rabu (2/9).
