Peran DPR dalam Menjaga APBN Tetap Berkualitas
Semakin membaiknya kualitas APBN dari tahun ketahun, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Pemerintah dan DPR yang bersama-sama membahas siklus anggaran tersebut, mulai dari kerangka kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) hingga Nota Keuangan dan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.
Dengan melihat tantangan ekonomi yang semakin komplek, DPR baru periode 2019-2024 perlu meningkatkan fokus dan konsentrasinya dalam menghasilkan APBN yang memiliki daya tahan yang kuat, untuk menghadapi resesi ekonomi global yang sudah dialami oleh beberapa negara.
Pertama, DPR harus memaksimalkan siklus anggaran yang telah ditentukan, memanfaatkan setiap proses waktu yang tersedia dalam membahas setiap mata anggaran yang terdapat dalam APBN, serta mengkaji setiap kebijakan anggaran yang diajukan Pemerintah secara detail dan teliti dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global terkini.
Kedua, DPR harus menguasai keseluruhan struktur anggaran yang terdapat dalam APBN, sehingga ketika proses pembahasan anggaran dimulai,bisa memberikan peran dan kontribusi yang maksimal dalam pembahasannya.
DPR bisa dibantu oleh tenaga ahli yang dimilikinya.
Keberadaan tenaga ahli bisa lebih dioptimalkan untuk membantu menyiapkan data dan analisa dalam setiap kebijakan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.
Ketiga, DPR harus mampu mengawal dan meluruskan kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah dalam setiap proses pembahasan APBN,agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh DPR sendiri, untuk kepentingan pribadi maupun partai.
Keempat, DPR harus meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan individu dan partai dalam setiap pembahasan anggaran.
Pembahasan APBN seharusnya menempatkan Pemerintah dan DPR untuk bertindaksebagai mitra yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.
DPR harus terus menjaga, agar dalam setiap proses pembahasan bersifat terbuka, transparan dan aktif, sehingga akan membantu menghasilkan APBN yang semakin berkualitas.
Penutup
Pengelolaan APBN dari tahun ke tahun terus menunjukkan kinerja yang membaik.
Sebagai instrumen fiskal utama, APBN perlu disusun dengan prinsip kehati-hatian (prudent) agar menghasilkan postur APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan.
Sehingga,diharapkan mampu merespon dinamika persoalan ekonomi global yang diambang resesi, mampu menjadi stimulus fiskal yang efektif dalam mendorong pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, tantangan DPR baru kedepan agar semakin meningkatkan kualitas pembahasan APBN, sehingga mampu menghasilkan anggaran sebagimanayang diamanahkan dalam UUD 1945 dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Penulis adalah Ketua Banggar DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Periode 2019-2024
