“Kata-kata perlindungan di situ, tentu berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan sebagai jaminan dasar. Selain jaminan-jaminan sebagai pemenuh dari tujuan bernegara,” papar Fahri.
Maka dari itu, sambung Fahri, pihaknya ingin mendengar dari BPJS Kesehatan, dengan harapan nantinya bisa dibahas dalam komisi-komisi terkait di DPR. Sehingga nanti saat rapat dengan pemerintah, DPR bisa mengambil kesimpulan yang lebih tajam.
“Secara umum, temuan yang kemarin kita miliki lebih daripada bagaimana mengatasi defisit yang bisa berakibat pada berkurangnya pelayanan. Bagaimana memberikan ruang kepada BPJS untuk mengambil solusi yang permanen,” kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. ***
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
