JAKARTA-Deklarator Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna menganggap perjuangan rakyat, aktivis, dan mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi dirusak oleh pihak tertentu.
Dia menyebut kerusakan itu bisa terlihat dari munculnya berbagai intimidasi dan mengubah konstitusi menyambut pemilu 2024.
Agus berkata demikian setelah menghadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) F-PDR di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
“Demokrasi yang sudah berjalan seperti ini, kok, ada intimidasi, UU ditabrak, lihat di MK seperti apa, di KPU seperti apa, saya yakin seluruh rakyat tahu,” kata eks KSAU itu.
Dari situ, kata Agus, F-PDR ingin memperbaiki situasi politik di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan ke arah yang benar tanpa intimidasi.
“Makanya, kami ini ingin memperbaiki dan mengingatkan, kalau penyelanggara tidak bisa diingatkan dengan baik, silakan, baik angket, MK. Kami tidak bicarakan menang kalah, kalau menang baik, pasti tidak ribut begini,” kata dia.
Diketahui, sejumlah tokoh militer, pemuda, hingga budayawan mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) pada Sabtu ini.
Forum ini didirikan oleh para tokoh setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.
Mereka lalu menyampaikan deklarasi yang dibacakan oleh Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamri di Sekretariat F-PDR di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam deklarasi itu, terlihat sejumlah tokoh antara lain TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
“Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional,” kata Rudy membacakan deklarasi poin pertama.
Kedua, lanjut dia, forum ini berjuang bagi terwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
