“Sehingga asset yang kita miliki tidak cukup bagus jika kita jadikan patokan terhadap besaran hutang negara, yang kini sudah mencapai Rp3.667 triliun,” papar mantan Cagub Sumsel.
Pada Tahun 2016 saja, lanjut Mantan Ketua Komisi VI DPR, posisi utang bertambah Rp310 triliun itu baru dari sektor pemerintah.
Artinya belum termasuk utang dari sektor swasta yang tidak kecil.
“Ini tentu akan memberatkan neraca pembayaran karena rasio hutang terhadap asset lancar yang dimiliki, tidak sekuat negara-negara yang tadi dikatakan memiliki hutang 200% dari PDB mereka, contoh Jepang dan Amerika (mereka memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar),” jelasnya lagi
Kalau dicermati dan dilihat secara teliti, sambung Hafiz, maka pembiayaan infrastruktur yang dibebankan kepada APBN itulah yang paling banyak menyedot dana.
Bahkan hampir sama besar dengan cetakan hutang luar negeri setiap tahun.
“Seharusnya infrastruktur dibiayai oleh investasi swasta baik dalam negeri maupun investasi dari luar negeri (Foreign Direct Investment) jika APBN ingin sehat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan.
“Kalaupun masih tetap ada utang, jangan dilihat kita ada dalam situasi yang membahayakan,” ujarnya.
