Poempida mengaku sepakat dengan pendapat Panglima TNI soal proxy war dibalik agenda ratifikasi FCTC. “Tetapi, saya lebih cenderung melihat dampaknya pada basis pekerja, buruh, petani, pedagang kecil dan orang-orang kelas bawah lainnya,” jelas Poempida.
Karena itu, dia meminta pemerintah agar tidak tunduk pada agenda-agenda asing lewat ratifikasi FCTC ini. “Pemerintah harus tegas. Semua agenda asing yang disusupi melalui regulasi harus ditolak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Indonesia termasuk satu negara yang belum meratifikasi FCTC. Di dunia terdapat 31 negara yang belum meratifikasi konvensi ini, termasuk Argentina, Cuba dan juga Amerika Serikat (AS).
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
