Proses penentuan anggaran APBN di Indonesia bertitik berat kepada lembaga legislatif.
Bahkan, anggaran yang sudah dirancang oleh eksekutif dapat diberikan tanda bintang meskipun telah melewati tahapan-tahapan yang membuka ruang kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Sebagai lembaga negara, DPR kerap dipersepsikan sebagai institusi yang paling korup di Indonesia (Global Corruption Barometer).
Persepsi itulah yang seharusnya diubah anggota DPR melalui peningkatan kinerja baik secara personal maupun kelembagaan. Barangkali kita perlu melihat kembali tesis Mancur Olson, salah seorang kritikus demokrasi.
Tesisnya mulai dari menjawab pertanyaan, mengapa setelah pemerintahan yang buruk, kemakmuran tidak kunjung datang?
Ia menunjukkan pada fakta adanya apa yang disebut roving bandits dan stationary bandits. Mereka sama-sama jahat, meski memiliki perbedaan.
Bila tesis Olson itu benar, sejatinya demokrasi memiliki tantangan serius bagi negara yang baru keluar dari kediktatoran.
Ia mencontohkan Uni Soviet. Begitu negara itu keluar dari kediktatoran dan menganut sistem demokrasi, keadaannya malah menuju pada kekacauan.
Meski memproklamasikan demokrasi, bukan demokrasi yang bertakhta di sana, melainkan para bandit.
