Menurut Margarito, sistem presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa dan negara ini hanyalah lembaga presiden secara tunggal.
“Senang atau tidak senang, presiden lah mengarahkan bangsa ini dan bukan rakyat melalui wakil-wakilnya. Apakah itu yang mau kita pertahankan, tentu saja tidak,” paparnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh perilaku elit politik. Karena itu para elit harus memberikan teladan dalam berdemokrasi. “Etika dan logika itu harus betul-betul dijaga. Istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Kalau berperilaku baik, tentu publik akan mendukung. Tapi kalau berperilaku tidak patut, mereka jauh lebih buruk lagi dan jangan salahkan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Politisi PKS, jika Pemilu 2019 tidak menghasilkan oposisi yang kuat, maka konsolidasi demokrasi konsekuensinya punya catatan. “Demokrasi kita turun-naik tetapi naik turunnya dan cerminan faktornya bukan masyarakat tapi kita elite politik,” pungkasnya.
