JAKARTA – Format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah memang inskontitusional karena tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Dari desain penyusunannya terlihat sangat jelas kalau APBN yang dibuat hanya untuk melayani kepentingan pemilik modal, baik pemilik modal asing maupun domestik.
“Format APBN kita memang terkesan pemerintah menceburkan diri kedalam kubangan utang. Dan bisa kerepotan sendiri kalau terjadi krisis,” ujar pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (17/5).
Menurut Dani, rancangan APBN memang sengaja didesain tidak optimal.
Ini terlihat dari sikap pemerintah yang selalu mengandalkan utang dan tidak memanfaatkan potensi peneriman dalam negeri yang sangat besar.
Padahal potensi penerimaan negara, baik itu pajak dan sumber daya alam sangat besar.
Namun, potensi ini tidak digarap secara serius oleh pemerintah.
“Misalnya, tax ratio kita hanya 12,7 persen. PNBP kita juga sangat kecil ditengah kekayaan alam kita yang berlimpah. Karena itu, saya kira, perlu dipertanyakan ke pemerintah, apakah ini semata-mata akibat ketidakmampuan pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak atau sengaja didesain untuk tidak optimal sehingga mendapatkan legitimasi bagi pemerintaha untuk menarik utang, baik itu utang luar negeri maupun penerbitan surat berharga,” ujar dia.
