Oleh karenanya, Puan menyerukan agar risiko ini diatasi melalui kebijakan yang menjembatani kesenjangan digital dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara online. KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia pun mengakui peran parlemen yang peka gender dalam mendorong legislasi yang responsif gender.
“Kami juga mendukung pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk secara online. Kami menyoroti pentingnya kepemimpinan parlemen dalam menanggapi risiko tersebut,” papar Puan.
Deklarasi Tashkent, yang diadopsi pada akhir KTT, mencerminkan komitmen dari Ketua Parlemen perempuan dunia untuk mengubah institusi masing-masing menjadi parlemen yang peka gender serta memberlakukan undang-undang yang responsif gender.
Puan mengatakan, legislasi tersebut akan merespons soal peningkatan risiko yang melindungi hak dan kebebasan kelompok rentan perempuan dan anak perempuan di mana pun.
“Saya tahu kami dapat mengandalkan Anda semua untuk mendorong agenda penting ini bersama kami,” ucapnya.
Pada Sidang Umum IPU ke-145 sendiri, Puan banyak berkomunikasi dengan anggota-anggota parlemen dari berbagai negara.
Ia mengatakan, kehadirannya langsung pada forum parlemen internasional itu sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada Rwanda mengingat Rwanda juga memberikan dukungan kepada Indonesia saat menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144.
