Mantan ketua Ikan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) ini mengungkapkan selama ini pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak pernah memperolah kompensasi dari pendapatan dari Taman Nasional Gunung Ijen, karena semua pendapat diperoleh masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian KLH.
Padahal, pihaknya telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pembangunan infrastruktur kawasan tersebut. Tapi sepersen pun pemkab Banywangi tidak diterima. Padahal, yang membangun jalan dikawasan itu pemkab Banyuwangi dengan menghabiskan APBD hampir Rp 20 miliar. Juga yang membelah kawasan gunung dan membuat insfrastruktur saluran air sampai ke kawasan Ijen dengan anggaran hampir Rp 4 miliar lebih sehingga ada air. “Kami tidak pernah minta bagian itu, karena kami tidak pernah minta direct income. Tapi justru inderect income. Rumit sekali katanya syarat untuk Taman Nasional. Jangankan bangun itu, kami galang CSR dari bank BNI untuk bangun toilet saja nggak bisa. karena syaratnya A, B, C, D. Ya sudah kalau nggak mau ada taman nasional tutup saja biar nggak ada wisatawan masuk ke sana,” kata Azwar Anas.
Komentari tentang post ini