Anggota lain menyerukan gencatan senjata segera dan permanen dan mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi perintah Mahkamah Internasional.
Para anggota menyerukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Israel-Palestina dengan cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara.
Kami juga menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan di seluruh kawasan dan sekitarnya.
Sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.”
Selain soal Gaza, MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain.
Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia.
Pertama, Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kedua, Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Ketiga, Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Puan pun menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.
Parlemen MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya.
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
