JAKARTA-Setelah menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, ratusan massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali turun ke jalan menuntut penuntasan skandal Bank Century atau Century Gate.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal HMS, Hardjuno Wiwoho mendesak lembaga antirasuah menuntaskan Bail Out Illegal Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp. 6,7 Triliun.
“Kami menagih janji Komisioner KPK menuntaskan skandal Bank Century di tahun 2018 ini. Kalau tidak maka rakyat akan marah besar,” ujar Hardjuno saat berorasi dihalaman gedung Kementerian Keuangan Kamis (26/7/2018).
Menurut Hardjuno, tidak alasan bagi KPK mempetieskan kasus Century Gate ini mengingat kerugian negara sangat besar. Untuk itu, KPK harus menindaklanjuti rekomendasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memerintahkan agar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono Cs menjadi tersangka.
“Dan ingat, keputusan Angket Century pada paripurna DPR awal 2010 juga menyatakan bahwa Sri Mulyani (SMI) dan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) harus diperiksa di muka hukum,” tegasnya.
Hardjuno menegaskan mega skandal Bail Out Illegal yang merugikan keuangan negara Rp. 6,7 Triliun tersebut tidak boleh berhenti pada Deputi Gubernur BI yaitu Dr. Budi Mulia. Sebab, Budi Mulia bukan pelaku utama.
“Ini soal pendalaman kasus Bail Out Illegal Bank Century tahun 2008-2009 Rp. 6,7 Triliun. Jadi merger Bank Century itu sebenarnya berasal dari penggabungan 3 bank. Yaitu Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Picco dan Bank Danpac (dua bank terakhir itu diakuisisi oleh Robert Tantular) dengan nilai USD 100 juta yang copy datanya lengkap HMS terima langsung dari mantan Managing Director Bank CIC, Rudy Santosa,” sebutnya.
