PERU – Digitalisasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam rantai pasok.
Bahkan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan waktu.
Untuk itu, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) terus didorong guna mengambil langkah nyata meningkatkan infrastruktur untuk mengadopsi teknologi digital di industri rantai pasok.
Penegasan ini disampaikan Menteri Perdangangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam intervensi Sesi Pembahasan Fasilitasi Perdagangan dan Perdagangan & Inklusivitas pada Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan (Minister Responsible for Trade/MRT) APEC di Arequipa, Peru pada Sabtu, (18/5).
“Digitalisasi merupakan faktor kunci pada rantai pasok dan konektivitas kawasan. APEC perlu mengambil langkah nyata untuk memfasilitasi Ekonomi APEC dalam peningkatan infrastruktur pengadopsian teknologi digital di industri rantai pasok,” ujarnya.
Dia juga memaparkan perkembangan konektivitas rantai pasok perdagangan Indonesia yang telah terdigitalisasi.
Terutama terkait keberadaan platform Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistics Ecosystems (NLE) menjadi bentuk upaya mengintegrasikan rantai pasok Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga terus memaksimalkan implementasi Trade Facilitation Agreement Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di antaranya dengan pemanfaatan platform digital dan optimalisasi Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan.
“Inklusivitas di pasar global dan rantai nilai; khususnya bagi perempuan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi bagian integral dalam struktur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya yang telah dilakukan, termasuk fasilitasi akses keuangan bagi perempuan dan UMKM, peningkatan kapasitas dalam kegiatan terkait perdagangan dan kewirausahaan, serta dukungan akses ke platform ritel modern. Hal ini kami dorong untuk memastikan partisipasi inklusi UMKM dan perempuan di rantai pasok dan pasar global,” terangnya.
Dia melanjutkan, dalam sistem perdagangan multilateral, Indonesia telah berpartisipasi aktif baik dalam perundingan Work Programme on E-Commerce WTO maupun dalam perundingan plurilateral Joint Statement Initiatives on Electronic Commerce.
