Pembangunan infrastruktur yang masif dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo harus terus ditingkatkan tapi lebih difokuskan kepada peningkatan konektivitas digital agar tidak ada lagi spot kosong di semua wilayah nusantara.
Digitalisasi juga harus mencakup seluruh layanan publik yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, menurut Purnama.
Hal itu harus dilakukan karena menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, baru 171 juta orang atau 64,8 persen populasi Indonesia yang terhubung dengan internet.
Sementara itu, infrastruktur kelistrikan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kehadiran revolusi industri 4.0 akan menghadirkan berbagai teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, internet of things (IoT), rekayasa genetika dan kendaraan otonom yang dapat mengubah sistem sosial, ekonomi dan politik.
“Makanya kami memaknai revolusi industri 4.0 sebagai sebuah sistem sociotechnical yang tidak hanya berfokus kepada teknologi itu sendiri tapi hadir ke semua aspek kehidupan kita seperti sistem politik, sosial dan ekonomi. Itu yang harus ditegaskan, karena selama ini revolusi industri 4.0 penekanannya lebih ke industri manufaktur, ini harus ke semua industri dan semua aspek,” tegas dia.
