JAKARTA-Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Annar Salahudin Sampetoding mengakui masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi perubahan dengan serta-merta mendorong Cawapres Muhaimin Iskandar tanpa ada komunikasi politik yang matang merupakan tindakan tak patut.
Perilaku politik seperti ini melecehkan PKS sebagai anggota koalisi perubahan yang sejak awal mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres).
Menurut Annar, PKS adalah partai besar yang bisa menjadi partai pengusung utama Capres-Cawapres.
Karena itu, terbuka opsi bagi PKS untuk membentuk poros baru.
“Mencermati dinamika sekarang ini jujur saja PKS merasa dilecehkan. Ada orang baru masuk di tengah jalan, lantas jadi pengendali utama, tentu tidak patut apalagi tanpa ada komunikasi yang matang sebelumnya. PKS ini bukan partai kemarin sore lho, partai ini partai besar dengan pendukung yang militan,” ungkap Annar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/9).
Menurut Annar, dengan koalisi sekarang antara Nasdem dan PKB apalagi sudah ada deklarasi Capres-Cawapres, posisi PKS seakan-akan tidak jadi penentu lagi.
Padahal PKS sejak lama bersama Nasdem mengusung Anies.
“Artinya posisi PKS ini sudah tidak dianggap lagi. Cuma sebagai penggembira saja. Ini yang membuat kami keberatan. PKS karena marwahnya partai besar tentu harus bisa jadi penentu juga,” ucapnya.
Maka itu Annar mendorong PKS agar segera mengambil sikap tegas untuk keluar dari koalisi perubahan pendukung Anies-Muhaimin dan segera membuka poros koalisi yang baru.
“Opsi poros baru bagi PKS menurut saya lebih realistis dan dengan itu pula posisi partai ini makin kuat. PKS bukan partai kecil yang bisa dianggap remeh oleh siapa pun. Majelis Syuro kami yakin bisa memberikan sikap politiknya secara jelas dan bermartabat demi Marwah partai dan kekuatan partai ke depan,” pungkas Annar.
