JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertanyakan besaran dana transfer daerah yang belum memberi efek kepada perekonomian daerah.
Padahal dana transfer itu naik terus dari tahun ke tahun.
“Padahal kalau dilihat dari APBN-nya naik terus sekarang sudah Rp 1.000 triliun. Transfer ke daerah dulu masih Rp 300-an triliun, sekarang sudah Rp 700-an triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Menurut Mardiasmo, masalah pemerataan ekonomi ini menjadi perhatian penting pemerintah.
Karena sudah 71 tahun Indonesia merdeka belum ada kesejahteraan.
“Dari jumlah dana transfer daerah itu, kok gak nendang, enggak inline dengan yang didapat rakyat, sejahtera yang seperti apa? Bagaimana bisa memperbaiki itu? Apa yang salah?,” ujarnya.
Lebih jauh Mardiasmo mengakui selama ini dana APBN terus mengalami kenaikan.
Bahkan terobosan program tax amnesty dari pemerintah juga mendapatkan lebih dari Rp 100 triliun.
Namun tetap saja jumlah ketimpangan atau gini ratio masih 0,41%.
“Kemarin Presiden menggunakan tiga hal, yakni reformasi agraria, akses informasi. Coba kita lihat rakyat kecil tau enggak pasar modal. Pagu anggaran 2018, belanja barang kalo perlu dikurangi. Kecuali belanja pegawai. Semua kembali belanja infrastruktur,” imbuhnya.
