JAKARTA-Jajaran direksi PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) berjanji akan segera memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik (free float) minimal 7,5 persen, lantaran pasca merger dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah kepemilikan investor di BRIS mengalami dilusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Keuangan BRIS, Fahmi Subandi dalam acara Public Expose BRIS yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (5/11). “Dalam waktu tertentu, kami akan segera menaikkan jumlah saham publik,” ujar Fahmi.
Dia menyebutkan, sebelum melakukan merger dengan Mandiri Syariah dan BNI Syariah, kepemilikan publik di BRIS mencapai 18,47 persen atau per akhir September 2020.
“Setelah bergabung terjadi dilusi menjadi sekitar 4 persen,” ujar Fahmi.
Lebih lanjut Fahmi menegaskan, rencana menambah kepemilikan publik tersebut untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait free float minimal 7,5 persen.
Sebelum merger, kepemilikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di BRIS mencapai 73 persen dan DPLK BRI sebesar 8,53 persen.
Namun pasca merger, kepemilikan investor di BRIS mengalami dilusi, yakni BBRI menjadi 17,4 persen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar 25 persen, DPLK BRI sebesar 2 persen dan publik sebesar 4,4 persen
